Para warga desa yang namanya disamarkan itu mengajukan kasusnya sejak 2001. Mereka menuduh para tentara penjaga kilang minyak Exxon di Arun telah melakukan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penculikan terhadap penduduk setempat selama 1999 hingga 2001. Mereka juga menuntut tanggung jawab ExxonMobil Corporation serta dua perusahaan afiliasinya, Mobil Corp dan ExxonMobil Oil Corp., serta cabangnya di Indonesia, ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI).

Agnieszka Fryszman, wakil para penggugat, mengaku kliennya siap mengikuti persidangan. “Kami punya kasus kuat dan dapat membuktikan kepada juri bahwa Exxon bertanggung jawab,” kata pengacara dari Cohen Milstein Hausfeld & Toll LLC di Washington itu.

Dalam dokumen pengadilan, Exxon menyatakan tak ada bukti cukup bahwa penjaga keamanannya melakukan kekejaman itu. Bahkan, kata mereka, kalaupun bukti itu ada, Exxon tak bertanggung jawab atas tindakan militer.

Exxon juga menilai gugatan itu akan menjadi preseden berbahaya bagi semua perusahaan Amerika di luar negeri. Gugatan itu mereka nilai bertentangan dengan prinsip konstitusional yang menyatakan bahwa urusan luar negeri seharusnya tidak ditangani pengadilan.

Namun, hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Louis F. Oberdorfer, yang menangani kasus ini, menilai para penggugat memiliki cukup bukti. Menurut Oberdorfer, dalam kasus ini seseorang dapat menyimpulkan bahwa ExxonMobil memegang sebagian kendali terhadap tentara dan lalai mengatur operasi keamanannya. Dia mengatakan, dokumen-dokumen perusahaan pun menunjukkan bahwa “aksi-aksi kekerasan yang tidak sah itu sudah dapat diduga”.

Putusan pengadilan itu mengutip komunikasi internal ExxonMobil Oil Indonesia, termasuk sepucuk surat elektronik yang mencatat “reputasi buruk militer Indonesia, khususnya di wilayah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kegemaran mereka terhadap operasi-operasi klandestin.”

Margaret Ross, juru bicara ExxonMobil, menyatakan gugatan itu berdasarkan aksi militer dalam sebuah konflik sipil. “Tak ada klaim bahwa cabang ExxonMobil berpartisipasi dalam pelanggaran hak asasi atau pelanggaran lainnya,” kata dia.

ExxonMobil Oil Indonesia juga membantah tuduhan para warga Aceh itu. “Kami tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia tersebut,” ujar juru bicaranya, Deva Rahman.

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyangkal keterkaitan TNI dan Exxon dalam kasus ini. Ia mengatakan TNI tidak pernah menerima dana dalam bentuk apa pun. “Saya tidak percaya. Itu pengadilan Amerika. Sejauh yang saya tahu, TNI tidak pernah menerima dana dari Exxon,” katanya.

Adapun Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengaku masih mempelajari kasus ini. “Kita lihat dulu laporannya. Bagaimana prosedur hukumnya dan dampaknya bagi warga Aceh,” katanya. NININ DAMAYANTI | SORTA TOBING | SOFIAN | AFP | IWANK

Sabtu, 12 April 2008 | 03:10 WIB

SIDOARJO, KOMPAS – Desakan agar evakuasi segera dilaksanakan atas ribuan warga Desa Siring Barat, Jatirejo Barat, dan Mindi di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang terancam semburan gas berbahaya, tetap belum dilaksanakan karena Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tak punya dana.

Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim), menurut Gubernur Jatim Imam Utomo, Jumat (11/4), masih menunggu hasil pembahasan tim Kajian Kelayakan Permukiman akibat Semburan Lumpur di Sidoarjo minggu depan.

”Saat ini kondisi desa sudah tidak layak huni dengan bermunculannya semburan gas dan rumah warga yang retak-retak. Apalagi, lima warga telah menjadi korban keracunan gas pada Kamis,” ujar anggota DPR, Ario Wijanarko, yang meninjau Desa Siring, Jumat. Ario adalah anggota Tim Pengawas Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo.

Menurut catatan Kompas , jumlah warga yang terancam gas dan semburan lumpur di Desa Siring Barat 319 kepala keluarga (1.047 jiwa), di Desa Jatirejo Barat 250 KK (974 jiwa), dan di Desa Mindi 1.200 KK (4.556 jiwa).

Wakil Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menyatakan, Pemkab Sidoarjo sudah menyampaikan aspirasi warga korban semburan lumpur dan gas agar segera dievakuasi, tetapi belum ada jawaban. ”Selama belum ada dana untuk evakuasi, gas hanya diarahkan ke daerah lain supaya tidak membahayakan warga,” ujarnya.

Setelah lima warga pingsan karena menghirup gas pada Kamis, Desa Siring Barat, Jatirejo Barat, dan Desa Mindi dinyatakan sebagai daerah berbahaya. Pemindahan warga masih menunggu anggaran pemerintah pusat.

Staf Deputi Operasi Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur (BP BPLS) di Sidoarjo Handoko Teguh kemarin menjelaskan bahwa setelah dua hari menyurvei, BPLS segera akan memasang pipa di lima titik gorong-gorong untuk mengendalikan gas, dengan tambahan pipa vertikal setinggi 5 meter.

Ario Wijanarko menilai pemerintah lamban bertindak. ”Pemkab Sidoarjo dan kepolisian harusnya cepat tanggap, dengan memasang garis polisi dan papan peringatan bahaya gas,” ujar Ario Wijanarko. Kemarin lima titik gorong-gorong di tepi Jalan Raya Porong telah dibuka penutupnya oleh BP BPLS untuk mengurangi kadar gas metana yang terkonsentrasi di dalam gorong-gorong. ( A13/ INA)

”Kami sudah mengirimkan tim untuk membongkar gorong-gorong,” kata anggota staf Deputi Operasi BP BPLS, Handoko Teguh, Rabu (9/4).

Setelah membongkar, tim akan segera mengidentifikasi sumber gas dengan detektor gas. ”Kami menduga ada retakan tanah di dasar gorong-gorong itu yang menjadi jalan keluar gas,” ujar Handoko.

Menurut Handoko, metode pemipaan menjadi langkah yang tepat untuk mencegah gas tersulut api dan menghindari bau menyengat yang keluar. ”Titik keluar gas akan dipasangi pipa yang akan diarahkan vertikal ke atas, dan pipa lainnya akan diarahkan horizontal untuk mengalirkan air yang keluar bersamaan dengan gas,” papar Handoko.

Seperti diberitakan sebelumnya, gorong-gorong di tepi Jalan Raya Porong sepanjang sekitar 300 meter terdeteksi mengandung gas metana yang sangat mudah terbakar. Warga sekitar merasa resah karena gas itu juga masuk ke dalam rumah yang diduga masuk melalui saluran pembuangan air warga yang terhubung dengan gorong-gorong tersebut.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sidoarjo Ajun Komisaris Andi Yulianto mengatakan pihaknya telah menempatkan personel khusus yang ditugaskan berjaga di sekitar lokasi gorong-gorong itu. ”Anggota polisi tambahan ditempatkan untuk memastikan tidak ada pengendara yang membuang puntung rokok atau menyalakan api di sepanjang gorong-gorong tersebut,” katanya.

Kendaraan umum yang biasa menaikkan dan menurunkan penumpang di sana juga dilarang berhenti berlama-lama untuk mengurangi risiko tersulutnya gas di dalam gorong-gorong tersebut.

Pengamanan ini penting mengingat Jalan Raya Porong merupakan jalan utama yang menghubungkan Surabaya, Pasuruan, dan Malang. ”Volume kendaraan yang melewati jalan ini sangat padat, sekitar 200 kendaraan per menit,” ujar Andi.

Adanya kandungan gas di gorong-gorong yang diapit oleh permukiman penduduk dan jalan raya itu sangat berisiko membahayakan warga dan pengguna jalan.

Warga resah

Warga yang rumahnya berada di sepanjang gorong-gorong itu merasa resah. Saat ini di sepanjang gorong-gorong itu terdapat sekitar 50 rumah warga.

Wiyono (45), warga RT 12 RW 2, Desa Siring Barat, mengatakan, bau gas menyengat sudah masuk melalui saluran air yang terhubung dengan gorong-gorong itu. Akibatnya, ia sekeluarga sering mengalami pusing-pusing.

Hal serupa dialami Anti (40), yang rumahnya hanya berjarak 3 meter dari gorong-gorong itu. Bau gas menyengat masuk ke rumahnya melalui celah retakan di lantai. ”Meskipun sudah ditutup, bau gas masih sering tercium,” kata Anti.

Akibatnya, ia sekeluarga sering mengalami sesak napas dan pusing-pusing. Bahkan, putrinya, Nailul (10), pernah dilarikan ke puskesmas akibat muntah-muntah yang diduga karena menghirup gas di dalam rumahnya.

Peneliti Bencana Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Amien Widodo mengatakan, keberadaan gas yang terkonsentrasi di gorong-gorong itu sangat berbahaya bagi penduduk setempat dan pengguna jalan.

”Untuk itu, perlu disosialisasikan kepada warga yang tinggal di sekitar lokasi untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat menyulut gas itu,” tutur Amien. (A13)

Yayak (35), salah seorang warga RT 12 RW 2 Desa Siring Barat yang rumahnya berada persis di depan gorong-gorong, merasa khawatir dengan adanya konsentrasi gas tersebut.

”Kalau ada pengguna jalan yang membuang puntung rokok ke gorong-gorong itu, pasti akan langsung terbakar, rumah saya bisa langsung kena,” kata Yayak.

Ia menuturkan, keadaan tersebut telah berlangsung sebulan terakhir. Bahkan, gas juga telah masuk ke dalam rumahnya melalui retakan-retakan yang muncul sejak dua bulan terakhir.

”Bau gas itu menyengat sekali. Kalau malam, saya sekeluarga pusing-pusing,” ujar Yayak.

Hal serupa dialami Sudarti (60). Bahkan, saat ini lantai di rumahnya terasa panas, sementara retakan-retakan di lantai dan tembok rumahnya juga semakin banyak.

Karena kondisi seperti itu, Sudarti tidak lagi berani memasak atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan api karena khawatir terbakar. ”Sekarang kalau mau memasak, terpaksa menumpang di rumah tetangga atau beli makanan jadi daripada rumah terbakar,” kata Sudarti.

Sangat mudah terbakar

Dari hasil pengukuran tim pemantau gas Fergaco di sekitar semburan lumpur Lapindo, kandungan low explosive limit (LEL)—gas mudah terbakar jenis metana—di gorong-gorong itu sudah melebihi 100 persen dalam radius 25 meter.

”Artinya, gorong-gorong itu sudah berbahaya dan sangat mudah terbakar jika tersulut api,” ungkap Kepala Humas Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (BPLS) Achmad Zulkarnain.

Metana adalah gas yang sangat mudah terbakar. Kandungan metana 5-15 persen di udara sudah cukup untuk menimbulkan ledakan jika ada api. Namun, gas itu tidak beracun jika terhirup.

Meskipun demikian, metana bisa menyebabkan orang mati lemas karena gas itu mengurangi konsentrasi oksigen yang dihirup manusia.

Dalam gas tersebut, tidak ditemukan adanya kandungan gas beracun hydrogen sulfide (H>sub<2>res<>res<S).

Achmad menjelaskan, sampai saat ini belum dapat dipastikan asal gas yang ada di gorong-gorong itu. ”Ada kemungkinan gas berasal dari air yang membawa partikel gas dari sekitar Desa Siring yang mengalir ke gorong-gorong atau memang ada sumber gelembung gas di gorong-gorong tersebut,” katanya.

Saat ini BPLS sedang memikirkan rencana meminimalkan risiko terjadinya kebakaran, apalagi gorong-gorong berada di pinggir jalan utama. Salah satunya adalah dengan memasang pita pengaman di sekitar muara gorong-gorong yang terhubung dengan sebuah kali kecil.

”Selain itu, BPLS akan membuat ventilasi di sepanjang gorong-gorong agar gas dapat keluar dan tidak terkonsentrasi dalam jumlah besar,” kata Achmad.

Mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Andang Bachtiar yang dimintai penjelasan mengatakan bahwa sampai sekarang banyak ahli yang memaparkan teori tentang fenomena keluarnya gas di sekitar luapan lumpur Lapindo.

Namun, salah satu penjelasan yang bisa dipakai tentang munculnya gas di gorong-gorong itu, menurut Andang, adalah struktur bawah tanah yang tertekan akibat materi lumpur yang keluar sehingga mengakibatkan gas ikut keluar ke permukaan dari celah-celah lapisan tanah.

Menurut Andang Bachtiar, satu-satunya cara untuk mengatasi keluarnya gas di gorong-gorong adalah melokalisasi gas tersebut ke lokasi yang aman untuk kemudian dibakar.

”Jika dibiarkan terkonsentrasi begitu saja, akan membahayakan karena mudah terbakar. Apalagi letaknya dekat dengan permukiman penduduk dan jalan raya,” kata Andang.

Saat ini di Desa Siring Barat yang terdiri dari empat RT itu (RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 12) terdapat sekitar 50 titik gelembung gas dan 4 titik semburan air bercampur gas.

Puluhan rumah warga juga retak-retak, yang diduga terjadi akibat subsidence (penurunan tanah). Hal ini diduga kuat berkaitan dengan semburan lumpur Lapindo yang hanya berjarak sekitar 800 meter dari desa tersebut, yang menyebabkan kekosongan dalam tanah. (A13)

oleh Firdaus Cahyadi, Knowledge Sharing Officer for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia

Gencarnya upaya penyesatan informasi melalui iklan PT Lapindo di berbagai media massa yang kemudian diikuti oleh semakin kuatnya pembelaan lembaga-lembaga negara (dari eksekutif, yudikatif, sampai legislatif) terhadap perusahaan ini telah kembali “berhasil” mengkambinghitamkan Tuhan sebagai penyebab utama bencana ekologi yang menyengsarakan ribuan warga Sidoarjo.

Seperti sebuah grup paduan suara, para pejabat publik di negeri ini menyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo adalah bencana alam. Bahkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, sebagai tempat bersemayamnya para ilmuwan, telah merekomendasikan bahwa lumpur Lapindo adalah bencana alam (Koran Tempo, 18 Maret 2008).

Negara, yang seharusnya dapat bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang merugikan masyarakat, pun kini hanya berfungsi tak lebih dari sekadar kasir Lapindo. Pasalnya, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta wilayah yang terkena dampak lumpur Lapindo dibebankan kepada pemerintah. Sementara itu, Lapindo hanya menanggung ganti rugi untuk warga yang ada di dalam peta.

Berdasarkan payung hukum itulah, dalam sidang kabinet terbatas yang diselenggarakan pada awal Maret 2008 lalu, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan mudah menyanggupi untuk mengucurkan uang sekitar Rp 700 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk menanggung dampak sosial dan lingkungan dari semburan lumpur Lapindo.

Uang dari APBN yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai anggaran pendidikan dan kesehatan pun dengan mudah dibobol untuk menanggulangi dampak sosial dan lingkungan dari semburan lumpur Lapindo. Padahal, jika saja tidak terjadi semburan lumpur dan Lapindo berhasil mengeruk sumber daya alam di Sidoarjo, keuntungan dari usaha itu sudah dapat dipastikan tidak mengalir ke kas negara atau andaikata mengalir pun jumlahnya tidak signifikan.

Kemenangan Lapindo atas negara kini sudah di ambang mata, sementara kekalahan rakyat Indonesia, terutama yang telah menjadi korban semburan lumpur, pun tinggal menunggu waktu saja. Kekuatan uang benar-benar telah sedemikian berkuasanya di negeri yang selalu mengklaim religius ini.

Ruang-ruang publik yang seharusnya menjadi tempat bagi sebuah perdebatan yang sehat dalam kasus Lapindo kini telah dibajak oleh serbuan iklan. Para ilmuwan independen dan korban lumpur Lapindo yang tidak memiliki uang untuk beriklan di media massa pun tak terdengar suaranya. Akibatnya, Tuhan pun akhirnya menjadi terdakwa tunggal dalam kasus semburan lumpur Lapindo.

Suara pakar pertambangan dari perguruan tinggi ternama di Indonesia yang menilai semburan lumpur Lapindo disebabkan oleh adanya unsur kelalaian dalam proses pengeboran, seperti mantan Direktorat Eksplorasi dan Produksi BPPKA-Pertamina Ir Kersam Sumanta, mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Andang Bachtiar, dan ahli perminyakan ITB yang juga mantan ketua tim investigasi independen luapan lumpur Lapindo, Rudi Rubiandini, tidak pernah menjadi pertimbangan dalam munculnya hampir setiap kebijakan publik tentang Lapindo. Jika suara para pakar independen saja diabaikan, dapat dipastikan suara korban Lapindo juga akan mengalami hal yang sama.

Hal itu diperkuat oleh pernyataan Ibu Sumiyati, salah satu warga korban Lapindo, dalam sebuah testimoni yang dipublikasikan di sebuah blog yang mengatakan bahwa selama ini pemerintah tidak mendengar golongan bawah. Mereka hanya memperhatikan golongan atas. Menurut dia, yang diajak bicara oleh pemerintah hanya pemilik perusahaan, sementara para korban tidak diajak bicara. Bahkan sering kali para korban mendapatkan teror dari aparat.

Kekalahan negara dalam kasus Lapindo itu sebenarnya sudah terlihat sejak awal munculnya kasus lumpur Lapindo. Beberapa keputusan pemerintah yang dianggap merugikan Lapindo sering kali dengan mudah diabaikan. Keputusan-keputusan yang merupakan hasil rapat 28 Desember 2006, misalnya, Presiden memerintahkan Lapindo menuntaskan tanggung jawab penanganan lumpur panas dengan kewajiban menanggung biaya penanggulangan lumpur sebesar Rp 1,3 triliun. Selain itu, Lapindo harus membayar kompensasi berupa ganti rugi lahan sawah dan rumah rakyat mulai awal Maret 2007. Total kerugian rakyat yang diperkirakan mencapai Rp 2,5 triliun pun harus sudah dibayar 20 persen oleh Lapindo (Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo, Ali Azhar Akbar, 2007).

Namun, jangankan memenuhi keputusan tersebut, Lapindo justru mengklaim telah mengeluarkan dana untuk mengatasi dampak sosial lebih dari US$ 15 juta. Celakanya, pemerintah SBY-JK menuruti saja klaim Lapindo tersebut. Bahkan akhirnya pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007, yang merupakan payung hukum bagi Lapindo untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan berikutnya.

Upaya mengkambinghitamkan Tuhan dalam kasus Lapindo tampaknya sebuah langkah yang memang sudah direncanakan sejak awal. Bagaimana tidak, bila lumpur Lapindo ini berhasil dinyatakan sebagai bencana alam, bukan hanya dapat membobol APBN untuk membiayai dampak sosial dan lingkungan dari semburan lumpur, tapi juga kerugian yang diderita Lapindo dalam kasus itu dapat diringankan oleh klaim asuransi yang bersedia menanggung kerugian hingga US$ 25 juta.

Publik pun akhirnya hanya ditempatkan sebagai obyek pelengkap penderita dalam kasus ini. Pintu-pintu masuk untuk memperjuangkan nasib publik secara lebih adil dan terhormat sudah dijaga oleh para pembela Lapindo. Mungkin salah satu cara yang kini bisa dilakukan adalah menjaga memori publik atas peristiwa ini agar tidak begitu saja dilupakan, paling tidak sampai Pemilu 2009 mendatang. Dengan begitu, publik dapat memberikan hukuman politik dengan tidak memilih partai politik dan tokoh politik yang selama ini membela Lapindo. *

Thursday, Feb. 28, 2008

By Peter Ritter/Porong

On the morning of June 2, 2006, Ahmad Mudakir, a 33-year-old factory worker from Porong, a sleepy district in eastern Java, was in his front yard tinkering with his motorbike. A little after 8 a.m. he felt a rumbling in the ground — worrying, but not wholly unexpected in this seismically fitful corner of Indonesia. What happened next was anything but expected. Mudakir watched as a neighbor, who had been inside eating breakfast, came tumbling into the street. “There was an explosion,” Mudakir recalls. “Then the mud started to flow.” He gaped in amazement as a geyser of scalding sludge shot five meters into the air, collapsing the roof of his neighbor’s house. Mudakir froze. Then he gathered his mother and two brothers from inside his own house. “The whole village was panicking. Everyone ran.” Mudakir didn’t stop to collect his family’s belongings. He assumed he’d be able to return home.

Today, Mudakir’s village, along with much of the rest of Porong, is gone, swallowed by an ash-gray lake of mud. The noxious sludge, incredibly, continues to flow at a rate of up to 5.3 million cu. ft. (150,000 cu m) a day — enough to fill 50 Olympic-sized swimming pools. In total, Porong has been smothered beneath nearly 3.5 billion cu. ft. (100 million cu m) of the stuff. The mud has buried 12 villages, displaced around 16,000 people and caused more than a dozen deaths. Porong hasn’t just been destroyed; it has been erased. Where Mudakir’s house once stood, there is now a vast, gurgling expanse, with only the occasional protruding tree branch or rooftop to suggest the landscape entombed beneath it.

Locals call it Lusi — a portmanteau of the Indonesian word for mud, lumpur, and the name of the nearest city, Sidoarjo. Lusi is a mud volcano, though that appellation is somewhat misleading. The mud is actually more like brackish water. And, unlike the igneous volcanoes that dot Indonesia’s countryside, the underground plumbing fueling Lusi is largely mysterious. Twenty-two months after it first erupted, Lusi remains the world’s most bewildering environmental disaster. “I’ve never seen anything like it,” says Richard Davies, a geologist at Britain’s Durham University and one of only a handful of experts on mud volcanoes. “It’s a scene, when you see it, you can only say, ‘Oh, my God, it’s a complete bloody mess.’”

The destruction is total. At the eruption’s epicenter — known to workers at the site as the Big Hole — a 100-ft. (30 m) plume of white smoke billows into the sky, obscuring the sun and spreading the sulfurous odor of rotting eggs. On a narrow causeway leading to the caldera, dozens of trucks idle in a queue, waiting to deliver soil for the massive earthworks meant to contain the mud. Already, they have transported more than 88 million cu. ft. (2.5 million cu m) of dirt to build eight miles (13 km) of levees around the site. Dozens of cranes work late into the evening piling the dirt atop bulwarks nearly 65 ft. (20 m) tall in places. As the mud rises, so must the levees, but so far Lusi seems to be outpacing human engineering. Twice the earthworks have been breached — most recently on Jan. 4 — flooding more houses. On Nov. 22, 2006, the weight of the soil ruptured a natural-gas pipeline, causing a massive fireball that incinerated 13 workers. According to an International Monetary Fund estimate, Lusi has already cost Indonesia $3.7 billion in damage and damage control. And things are likely to get worse. As mud spews up from the ground, the area around the eruption is gradually sinking. Eventually, Porong could become a giant sucking wound in the Earth.

Ground Forces

Indonesia is both blessed and cursed by geology. Volcanic ash contributes to the archipelago’s fecund soil. Yet eruptions periodically kill thousands. Indonesia is also rich in minerals and oil, exporting nearly half a million barrels a day. All told, the country’s buried wealth accounts for almost 30% of its total exports. But the same grinding geologic processes that make this wealth possible also bedevil Indonesia with disasters like the 2004 earthquake and tsunami that killed more than 160,000 people in Sumatra. Lusi is unlike any previous disaster, however. Unfolding in implacable slow motion, it has confounded Indonesian engineers and mystics alike. The mostly poor villagers who have lost homes and livelihoods to the mud complain that the response to the unfolding disaster has been equally sluggardly — a symptom, perhaps, of the fault lines in Indonesian society’s own unsettled foundations.

That’s because mud isn’t the only thing boiling over in Porong. Villagers displaced by the eruption blame the disaster on PT Lapindo Brantas, an Indonesian mining company drilling for natural gas in the area. Lapindo is partly controlled by the family of Aburizal Bakrie, Coordinating Minister for the People’s Welfare, one of Indonesia’s wealthiest men and an ally of President Susilo Bambang Yudhoyono. Victims of the disaster say that a murky web of political influence and corporate fecklessness has blunted the official response to the mud eruption. “Everyone is suspicious,” says Mas Achmad Santosa, one of Indonesia’s most prominent environmental lawyers. “It’s a politically heavy case.”

Some independent geologists, including Davies, believe that Lapindo may have inadvertently roused the awesome force slumbering beneath Indonesia. “I’m 98% certain this was due to drilling,” he says. Davies, who visited Porong last year and has studied the eruption extensively, thinks he knows how that happened. On May 27, Lapindo’s Banjar Panji-1 well was operating in a field not far from Ahmad Mudakir’s village. The well’s target was a shelf of limestone some 9,800 ft. (3,000 m) below the surface. Lapindo’s drillers were searching for natural-gas deposits, but the well was exploratory. No one knew for certain the subterranean conditions beneath Porong. The drillers had reached about 9,300 ft. (2,800 m) when they noticed a drop in pressure inside the well.

Such a drop, called a loss of circulation, isn’t uncommon in gas drilling. It usually means that natural fractures inside the borehole are allowing drilling fluid to leak out. Lapindo’s engineers responded by pumping heavy drilling mud into the well to seal the cracks and restore pressure. Then they began to pull out the drill. Davies thinks that while they were removing the drill on the morning of May 28, they set off a massive “kick,” in which high-pressure water and gas from the surrounding rock flowed into, rather than out of, the borehole. To prevent a potentially dangerous blowout, the drillers shut vents at the surface, effectively corking the pressure inside the well. But it was too late. Water from a pressurized aquifer thousands of feet below the surface surged upward, picking up debris from a layer of mudstone as it did. Davies compares the effect to a bicycle pump. When the pump is sealed, the pressure is contained inside. But when it is allowed to escape, air comes rushing out. Lapindo’s drilling primed a natural pump, he believes. Unable to escape through the capped well, the water sought other avenues. At around 5 a.m. the following morning, the first eruption started in a rice paddy about 500 ft. (150 m) from the Banjar Panji-1 rig.

Banjar Panji-1 never should have gotten so out of control, according to Richard Swarbrick, a British expert on geological pressure and a consultant to oil companies. Usually, when drilling in geologically unstable areas, engineers install steel casing at greater depths, where the low density of the rock might allow fluid to escape from the borehole. In the event of a kick, the casing allows drillers to maintain the integrity of the well. Swarbrick, who has reviewed Lapindo’s drilling plan, says the company originally intended to install casing at depths of 3,500 ft., 4,500 ft. and 8,500 ft. (1,000 m, 1,400 m and 2,600 m). “The conventional well design in that sort of pressure environment would be to install casing,” Swarbrick says. Yet, either through oversight or because of technical problems, Lapindo did not case the hole to the planned depth. “For whatever reason, they weren’t following the plan,” Swarbrick says. “They had 5,000 feet of open hole. That’s taking one heck of a risk.”

The Nature Argument

Lapindo says its drilling plan was approved by the government. “The drilling process complied with mandatory regulations,” says company vice president Yuniwati Teryana. “We met the requirements.” Teryana offers another explanation for the eruption. Two days before Lusi started, a 6.3-magnitude earthquake shook the city of Yogyakarta, about 190 miles (300 km) to the west of Porong. Lapindo believes that the quake opened natural fractures that allowed the mud to escape. “The mud eruption is caused by a natural phenomenon,” Teryana says. That’s an opinion shared by Adriano Mazzini, a geologist at the University of Oslo. After studying data provided by Lapindo, Mazzini concluded that Lusi was probably caused by the May 27 earthquake. “There is strong evidence for a naturally triggered event,” he says. Davies believes that if the eruption had been caused by the quake, it would have occurred sooner afterward; he cites research suggesting Porong was too far from the earthquake’s epicenter to be affected.

Given that no one fully understands the powerful subterranean engine powering Lusi, efforts to stop it have proven predictably ineffectual. Two relief wells intended to reduce pressure inside the original well have failed. Early last year, scientists from Indonesia’s Bandung Institute of Technology came up with a more novel idea: dropping thousands of concrete balls, linked with chains like a string of pearls, into the Big Hole. The idea was to bleed off pressure inside the volcano slowly enough so that Lusi wouldn’t simply erupt elsewhere — or shoot the concrete balls back out like a cannon. Satria Bijaksana, one of the Bandung scientists who came up with the idea, says that the balls reduced the mud’s flow temporarily. But the project was abandoned last March when a new government team took over management of the site. More recently, a Japanese team proposed building a 130-ft.-high (40 m high) dam to contain the mud. Scientists familiar with Lusi have dismissed that idea. Because the ground beneath the caldera is still sinking, a heavy concrete dam would likely rupture.

Going with the Flow”]

Lusi may, in fact, be unstoppable. In 1979, the oil company Shell set off a similar eruption while drilling off the shore of Brunei. That mudflow took 20 years and 20 relief wells to halt, according to Mark Tingay, a geologist at the University of Adelaide in Australia. Lusi may eventually choke itself as mud clogs its interior plumbing. But if left to die on its own, Davies estimates that it could continue to erupt for years, and perhaps even decades. Hardi Prasetyo, deputy head of the new government team in charge of Lusi, says that his workers are now focusing on containing, rather than stopping, the mud. The current strategy includes channeling the sludge into the nearby Porong River in the hope that it will be flushed to the sea. Mud flows through a massive spillway to a pumping station, from which it gushes into the river. Two dredges work to keep the waterway open. But already, the river is filling with mud. At a shrimp farm downstream, where men stripped to their underpants wade through paddies, workers complain that the mud is clogging their water supply. “This is a war,” says Prasetyo, gesturing at a line of trucks rumbling along a levee. “We are not promising to stop it. We must also pray to God.”

Locals have turned to less orthodox methods. According to one popular story, the Lapindo drilling may have angered a spirit living in a tree near the eruption site. Such beliefs have an enduring appeal in this part of Indonesia, where religion is a syncretic mix of Islam and animism, and Lusi has drawn mystics from Bali and Borneo, who have sacrificed chickens, monkeys and even a cow to mollify the upset spirit. The government’s engineering team has tried similar tactics; a spokesman says the group has hired diviners to pray for rain to wash the mud away.

Along with the mystics have come opportunists. To attract curious visitors, one enterprising local hotel changed its name to Kuala Lumpur: “Lake of Mud.” In the roads near Lusi, shirtless men dart in and out of traffic selling bags of roasted nuts and dried fruit. They have also installed themselves at certain busy intersections, and demand a small levy to let cars pass. At the top of a levee, the men eagerly tout CDs compiled from video footage of the disaster. “Professional best,” promises one CD featuring a photo of a charred, mud-crusted corpse on its front cover. Some of the CD sellers are displaced villagers; others are merely hoping to make a little money. One man cheerfully says he is a pickpocket. For 10,000 rupiah, or about one dollar, the touts offer visitors motorbike tours of the site. One, a laconic, mostly toothless man named Purwanto, says he was a farmer before the mud smothered his rice fields. He now makes extra cash taking tourists to the wreckage of his house, located in the shadow of the levees. Purwanto’s village flooded last year when the dikes broke, and, although it hasn’t been fully inundated yet, most of the people have demolished their homes for scrap and moved on. At present, the village looks like it has been carpet-bombed, with piles of rubble rising out of the greasy water. Purwanto points out an especially large mound: the remains of the town’s grandest house. His own more modest home is gone except for the broken stubble of the walls. “I was born at this house,” Purwanto says, sucking contemplatively on a clove-scented cigarette. From a nearby mosque, still being used despite the rising mud, the call of the muezzin echoes through the abandoned village. “Where my parents are buried is covered by the mud,” Purwanto adds.

There’s no question about whom the villagers blame for their distress. At a refugee camp in a local outdoor market, where more than 2,000 people live in converted, tarp-covered stalls amid goats grazing contentedly on piles of garbage, graffiti makes their target clear: “Lapindo terrorist,” one reads. The company provides food for everyone in the camp, along with services such as a medical clinic and a makeshift mosque. But the villagers are quick to recite a litany of complaints, from the quality of the rations to the health effects of the mud (though the government team says the gas coming from Lusi has no ill effect, locals complain of difficulty breathing and strange rashes). Mostly, though, they complain about money. On the orders of the Indonesian government, Lapindo has agreed to compensate the villagers with a total of $412 million — the company is offering 20% of the money up front, with the balance paid within two years. “It will not be enough,” says Riati, a 45-year-old woman sitting outside the 16-ft.-wide (5 m wide) cubicle where she lives with her husband and sister. Riati says she turned down Lapindo’s offer of 40 million rupiah, or about $4,500 — with an initial payment of 8 million rupiah — because she says even the full amount is not enough for her to buy a new home. Teryana, the Lapindo vice president, says the company hopes the holdout villagers can be persuaded to accept the compensation scheme.

Anger Management

As negotiations have dragged on, the refugees are growing increasingly militant. In one corner of the market camp, villagers have stockpiled sharpened bamboo stakes — a defense against possible forced eviction. The villagers have also directed their anger at local officials regarded as allies of the company. At one recent protest, a crowd of about 200 people occupied a government compound to demand the resignation of a village chief. The demonstration began almost casually, with families picnicking or resting beneath the shade of a banyan tree. But tempers rose with the broiling midday heat. A squad of policemen armed with machine guns arrived and took up a position opposite the protesters. “Please respect our suffering,” a man shouted through a loudspeaker. A scuffle broke out between police and protesters, and the policemen surged forward, kicking and pushing the scattering demonstrators. One of the protest’s leaders explained that the police had previously exercised restraint when dealing with them. “We carry out our protests in a peaceful manner,” he said. “We never have anarchy.” Then he added, for portentous effect: “Not yet.” The demonstrations are indeed growing more aggressive: on Feb. 19, villagers blockaded a main road in the Sidoarjo area to protest a new parliamentary report that concludes Lusi was a natural disaster.

Fueling the refugees’ anger is the fear that Lapindo will walk away from its promises. Last September, PT Energi Mega Persada, a company controlling 50% of the Lapindo drilling project and connected to Bakrie, the Indonesian Cabinet minister, attempted to unload Lapindo for $2 to a company based on the island of Jersey but owned by Bakrie’s family conglomerate. When Indonesian financial regulators blocked that sale, Energi Mega tried to sell half the beleaguered Lapindo to the Freehold Group, registered in the British Virgin Islands. That deal also collapsed amid controversy. The attempted corporate reshuffling raised fears among many that Lapindo was preparing to declare bankruptcy, thus potentially allowing parent company Energi Mega Persada to evade any liability for Lusi. Lapindo says it is committed to compensating Lusi’s victims.

Critics say the government’s own response to the disaster has been muddy at best. “The government is not serious in its handling of the disposal of the mud or settling the social problems caused by the disaster,” says Sonny Keraf, Indonesia’s former Environment Minister and head of a parliamentary investigation into Lusi. “They are leaving the people to face the company when it should be acting as a bridge between them.” Keraf says that, while he believes Lapindo is acting in good faith, the government’s indecisiveness is blunting any sense of urgency. A yearlong police investigation into the eruption has resulted in no indictments or clear conclusions. “It’s all about politics,” says Ivan Valentina Ageung, head of legal affairs for the environmental group Walhi, referring to the disaster in general. Walhi sued Lapindo, alleging it was responsible for Lusi; that, as well as another lawsuit, were decided in favor of Lapindo. A spokesman for Yudhoyono denies that Bakrie’s connection to the administration has influenced the government’s response. Indeed, it was Yudhoyono who ordered Lapindo to compensate the displaced villagers.

But cleaning up Lusi’s mess won’t be easy. In a worrying sign, heavy rains in early January caused a breach in the levees, forcing more than a hundred families to evacuate. With the government’s attempts to stop or channel the mud faltering, and the tide rising by the day, the sludge that swallowed Porong could eventually threaten another quarter-million homes. Indonesia’s Big Hole only gets deeper.

With reporting by Jason Tedjasukmana/Jakarta

Esai Yuti Ariani

“Itu perlu suatu penelitian yang mendalam. Saya kira tidak bisa dinyatakan secara politik (oleh DPR). Bencana alam atau bukan, itu bukan masalah politis.” Wapres Muhammad Jusuf Kalla (Kompas, 19/2)

Penelitian penyebab semburan lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo membagi ilmuwan menjadi dua kubu, yakni yang berpendapat akibat bencana alam dan kesalahan Lapindo. Para ilmuwan dari masing-masing kubu memiliki argumentasi ilmiah akan penyebab semburan tersebut. Prof Dr Sukendar Asikin, Dr Doddy Nawangsidi dari Institut Teknologi Bandung, dan Dr Ir Agus Guntoro dari Universitas Trisakti yang dipanggil oleh Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo menganggap semburan lumpur akibat bencana alam. Lain halnya dengan Andang Bachtiar, mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Ia memandang semburan tersebut disebabkan oleh terlalu kentalnya lumpur yang digunakan untuk meredam kick hingga tekanannya mengakibatkan dinding sumur pecah. Pendapat semburan lumpur adalah akibat kesalahan Lapindo juga dikemukakan oleh Dr Rudi Rubiandini, mantan Ketua Tim Investigasi Independen Lumpur Lapindo. (Tempo, 25/2)

Dalam dunia akademik, perbedaan pendapat merupakan hal lumrah. Namun, ketika pendapat tersebut berimplikasi pada pihak yang menjadi penanggung jawab dalam penanggulangan bencana, termasuk soal biaya, benarkah ilmiah saja cukup? Lebih jauh, bagaimana landasan ilmiah tersebut dibangun?

Andang Bachtiar dan Ali Azhar Akbar menyoroti cara Lapindo menyajikan hasil analisa dalam forum-forum diskusi tanpa pernah membuka data. Padahal, menurut Rudi Rubiandini, data tekanan selama pengeboran yang dimiliki oleh kepolisian sudah bisa dijadikan bahan bukti bahwa semburan disebabkan aktivitas pengeboran LBI. Pengabaian proses juga dilakukan oleh Lapindo dengan menggelar lokakarya ”International Geological Workshop on Sidoarjo Mud Volcano” di Jakarta, Februari 2007, yang memberi kesimpulan bahwa semburan lumpur itu terjadi karena fenomena geologi yang disebut erupsi mud volcano. Lokakarya tersebut tidak mengundang ilmuwan-ilmuwan dari kubu kontrabencana alam.

Politisasi alam

Adanya penekanan pada kelompok ilmuwan tertentu dan pengabaian terhadap ilmuwan lainnya mengindikasikan ketidaksetaraan. Kondisi ini dipicu kepentingan pihak-pihak tertentu untuk memperoleh legitimasi ilmiah atas penyebab lumpur Sidoarjo dengan mempromosikan ilmuwan-ilmuwan yang mendukung kepentingan mereka dan menafikan kelompok lainnya. Iklan di media massa yang mengutip analisa sejumlah geolog ternama, serta seminar yang menghadirkan ilmuwan-ilmuwan prolumpur sebagai bencana menempatkan pendapat ilmuwan di ranah politis. Pertarungannya tak lagi mengenai kebenaran ilmiah per se, melainkan bagaimana pengetahuan itu menjadi bagian dari narasi yang lebih besar untuk mendukung kepentingan tertentu.

Bruno Latour mengulas bagaimana realitas ilmiah dibangun atas sejumlah transformasi. Dari penelusuran yang dilakukan Latour di Salk Institute pada pertengahan 1970, muncul penafsiran-penafsiran atas realitas ilmiah. Latour mengamati pada saat seorang ilmuwan mengatakan ia melihat sebuah blip dalam kurva, realitas sosial menghilang bersama-sama dengan bagaimana kebenaran baru ini diproduksi. Kebenaran ini membangkitkan dua domain yang berbeda, yaitu realitas di satu sisi dan pengetahuan akan realitas di sisi lain (realitas ilmiah).

Relasi antara realitas dan pengetahuan akan realitas merupakan obyek yang acap dikritisi oleh para penentang obyektivisme sains. Hal ini diungkapkan oleh Max Weber, ”Kepercayaan pada nilai-nilai kebenaran ilmiah tidak dihela oleh alam, tapi merupakan produk dari budaya tertentu.” Lebih jauh, Robert K Merton berpendapat, ”Kepercayaan pada kebenaran ilmiah ditransmisikan antara keraguan dan ketidakpercayaan. Perkembangan persisten dari sains muncul di masyarakat dalam pola tertentu, subyek khas yang kompleks dari perkiraan tacit dan batasan institusi. Apa yang bagi kita merupakan sebuah fenomena tanpa membutuhkan penjelasan dan terjamin dalam swapembuktian nilai-nilai budaya, pada waktu lain dan tempat yang berbeda dipandang abnormal dan langka. Keberlanjutan sains mensyaratkan partisipasi aktif dari orang-orang yang tertarik dan memiliki kemampuan dalam pencarian ilmiah. Namun, dukungan terhadap sains ini hanya terjamin oleh (eksistensi) kondisi-kondisi sosiokultural tertentu.”

Membuka kotak hitam pengetahuan

Weber dan Merton menyoroti keterkaitan antara pengetahuan dan konteks sosiokultural di mana ia diproduksi. Para ilmuwan yang dipromosikan oleh kelompok Lapindo, misalnya, memberikan kesimpulan lumpur sebagai bencana. Hal ini menyebabkan wacana lumpur yang menyebar di masyarakat bukan lagi pertarungan antara kebenaran ilmiah, melainkan upaya untuk menarik simpati massa.

Menurut Pierre Bourdieu, label ilmuwan merupakan perwujudan modal simbolik. Kondisi ini berimplikasi pada pertarungan wacana kubu pro dan kontra dengan mengutip ilmuwan-ilmuwan yang dapat melegitimasi pendapat mereka. Dengan memandang ilmuwan sebagai modal simbolik, akumulasi modal yang dilakukan kubu pro maupun kontra sama-sama menempatkan ilmuwan sebagai bagian dari penguatan retorika. Pertanyaannya kemudian, apa yang membuat seorang ilmuwan disebut ilmuwan?

Praksisnya, label ilmuwan yang disematkan kepada seseorang terkait dengan aktivitas di laboratorium, afiliasi di forum/asosiasi ilmiah, serta publikasi di jurnal. Keterkaitan dengan komunitas ilmiah yang telah ada sebelumnya menjadi legitimasi untuk menyatakan apakah seseorang dapat disebut sebagai ilmuwan atau tidak. Dalam penulisan jurnal, keterkaitan ini bisa terlihat dari referensi yang digunakan seorang ilmuwan untuk mendukung pendapat yang ia kemukakan. Kian klasik jurnal yang ia rujuk, kian besar modal simbolik yang ia peroleh.

Relasi linier ini menjadi bermasalah ketika referensi yang sama menghasilkan kesimpulan bertolak belakang sebagaimana terjadi pada kasus lumpur Sidoarjo. Meski sama-sama menghadapi realitas fisik lumpur, namun analisa para ilmuwan memberi hasil yang beragam. Berimbangnya kedua pendapat ini menyebabkan negosiasi penanganan lumpur Sidoarjo tidak bisa hanya dilandaskan penafsiran akan alam, tapi juga memperhitungkan kepentingan korban lumpur yang hingga kini masih terkatung-katung.

Yuti Ariani Alumnus Program Magister Studi Pembangunan ITB; Mengerjakan penelitian di ranah Science, Technology and Society

Sabtu, 1 Maret 2008 | 02:48 WIB

Esai DIAN PUJI N SIMATUPANG

Andaikan Francis Fukuyama (2004) mencari contoh bentuk kelemahan negara dalam perannya di dalam masyarakat, keputusan pemerintah dalam penanganan kasus lumpur Lapindo, Selasa lalu, mungkin dapat menjadi salah satu rujukan konkretnya (Kompas, 27/2). Dalam kasus ini terkesan kuat negara tidak memiliki kekuasaan memaksa yang memungkinkan masyarakat dapat dilindungi hak milik pribadi dan penggantian atas kerugian yang dideritanya.

Fukuyama, yang mengutip Hirschman (1970), mengemukakan adanya pilihan exit atau melepaskan kendali ke pihak nonnegara dalam penyelesaian masalah. Dalam kasus lumpur Lapindo, penyelesaian exit jelas terlihat dengan pengambilalihan beban ganti kerugian kepada negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sedikit demi sedikit mengurangi tanggung jawab mutlak (strict liability) penyebab utama dalam kasus ini.

Berbagai perselisihan yang terjadi akhirnya bukanlah lagi menyangkut ganti kerugian yang tidak ujung berakhir, tetapi juga menyangkut penggunaan dana negara melalui APBN yang digunakan bukan sebagai akibat tindakan negara. Juga bukan termasuk dari keinginan rakyat sebagai pemegang kedaulatan keuangan negara.

Paradoks rasionalitas

Sejak awal kasus lumpur Lapindo ini terjadi, jelas negara kurang menggunakan instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang dimilikinya guna melindungi kepentingan masyarakat yang dirugikan. Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo menunjukkan sikap setengah hati negara dalam menyelesaikan masalah ini sehingga sulit menyatakannya sebagai bentuk kebijakan negara yang kuat.

Ketika kemudian penyelesaian ganti kerugian mengalami masalah dan semakin komplikatif, presiden melakukan negosiasi langsung dan memberikan batas waktu pembagian ganti kerugian. Akan tetapi, itu pun bukan suatu bentuk otoritas yang efektif dan tersistem kuat karena kemudian batas waktu pergantian terlampaui dan pelanggaran atas batas waktu tersebut tidak kuasa ditangani negara. Realitas ini semakin memperkuat paradoks rasionalitas kehadiran negara yang sering kali direpresentasikan pada diri kepala negara. Padahal, kekuatan negara bukan terletak pada diri pribadi presiden, tetapi pada sistem negara yang dipatuhi presiden.

Salah satu sistem negara yang terlupakan oleh presiden, atau mungkin tidak dilupakan, adalah presiden merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara tertinggi. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, dengan kekuasaannya itu presiden memiliki kewenangan yang bersifat khusus yang salah satunya adalah keputusan sidang kabinet mengenai rincian APBN. Dan salah satu keputusan kabinet yang dapat dilakukan presiden berkaitan dengan kasus lumpur Lapindo adalah presiden menggunakan Pasal 24 ayat (7) UU No 17/2003 yang menyatakan, ”Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR”.

Hak kuasa negara

Penggunaan Pasal 24 ayat (7) UU No 17/2003 oleh pemerintah dalam kasus lumpur Lapindo bukan berarti negara menanggung kerugian atas bencana itu. Akan tetapi, negara mengambil peranannya sebagai organisasi kekuasaan dalam penyelesaian masalah ganti kerugian. Menggunakan pasal tersebut, negara mengadakan perjanjian publik dengan PT Lapindo dengan meminjamkan dana negara dari APBN untuk mengganti seluruh kerugian yang harus dibayarkan kepada masyarakat dengan lunas.

Perjanjian publik antara negara dan PT Lapindo menunjukkan kemampuan negara untuk menjamin bencana tersebut tidak membawa kerugian besar bagi masyarakat yang harus dilindunginya. Perjanjian publik ini menetapkan aturan penting bahwa dana negara yang dibayarkan kepada masyarakat adalah pinjaman sehingga status uang tersebut adalah piutang negara kepada PT Lapindo. Sebelum perjanjian ini ditandatangani, PT Lapindo harus menyerahkan jaminan atas pinjaman yang diberikan negara.

Jika PT Lapindo kemudian ingkar janji atas perjanjian publik yang telah ditandatangani, negara dapat mengajukan dua tuntutan secara langsung kepada PT Lapindo dan pemegang sahamnya, yaitu tuntutan tindak pidana korupsi karena telah merugikan keuangan negara sebagai akibat tiadanya pembayaran piutang negara. Kedua, negara dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian secara perdata atau kepailitan terhadap badan hukum dan atau para pemegang saham yang terkait di dalamnya.

Konstruksi hukum inilah yang pada dasarnya mencitrakan negara kuat dengan sistemnya yang kuat. Karena, negara hadir dengan menjaga keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakatnya dengan sistem hukum yang juga kuat.

DIAN PUJI N SIMATUPANG Dosen Hukum Anggaran Negara dan Keuangan Publik FHUI; Mahasiswa Program Doktor FHUI

The government is accusing the company of breach of contract for failing to meet the March 3 deadline to divest a 10 percent stake — a charge denied by the company.

“We need to go to an arbitration tribunal because Newmont has never showed its good intention, and even act as if it is playing the government,” Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro said Monday in a statement announcing the arbitration filling.

“Newmont has failed to honor its contract with Indonesia, so we have decided to file for arbitration,” he said, adding that the government would seek to terminate the company’s contract.

Under a 1986 contract, Newmont Mining and other foreign shareholders of PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) are required to gradually sell a 49 percent stake in the company to a local party or parties.

Newmont owns 45 percent of NTT, which operates a copper mine in Batu Hijau. Japanese investors control 35 percent and Indonesian businesspeople hold the remainder.

By the end of 2007, according to the contract, the foreign shareholders were supposed to have sold 10 percent of their stake in NTT, which they failed to do.

The government issued a so-called default notice to Newmont early last month, while threatening to terminate its contract if it failed to meet the new divestment deadline of Feb. 22.

Newmont then failed to meet a new deadline of March 3, leaving the government no choice but to take the case to arbitration, Purnomo said.

He said the government was seeking arbitration because it wanted to maintain a positive investment climate by ensuring all disputes were settled according to the law.

According to an official at the energy ministry, Simon Sembiring, the arbitration proceedings would be held in Jakarta and would follow the rules of the United Nations Commission on International Trade Law.

The government will be represented by the Attorney General’s Office.

The firm will be allowed to operate as normal during the proceedings until the panel delivers a ruling, Purnomo said.

Newmont said it and its foreign shareholders wanted to preserve their rights and to prove they did not violate the contract.

Newmont Mining senior vice president Russell Ball confirmed the arbitration proceedings would be held in Jakarta. He said there would likely be three arbitrators, one selected by the government, one by Newmont and one selected jointly by the two sides.